Ahmad Dhani Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Kata Idiot

TEMPO | 24 April 2019 | 05:00 WIB

TABLOIDBINTANG.COM - Dalam perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 23 April 2019, Ahmad Dhani dituntut 1 tahun 6 bulan oleh jaksa. Menurut jaksa penuntut Rahmad Hari Basuki, perbuatan Ahmad Dhani memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan konten berisi penghinaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juncto Pasal 45 KUHP.

Pesan bernada penghinaan yang didistribusikan Ahmad Dhani, Jaksa menuturkan, melaui akun instagram miliknya ditujukan kepada massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Elemen Aksi Bela NKRI di Hotel pada 26 Agustus 2018. Kala itu Dhani tertahan dua jam di hotel sehingga batal memimpin deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan.

Ahmad Dhani kemudian membuat vlog berisi komentar terhadap aksi unjuk rasa di luar hotel. Dalam vlog tersebut Dhani menyebut-nyebut kata idiot. "Berdasarkan keterangan ahli, kata idiot itu ditujukan pada pengunjuk rasa," kata Hari Basuki. Dari video yang tersebar itulah Dhani akhirnya dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh perwakilan massa pengunjuk rasa. Menurut jaksa, Ahmad Dhani dengan sengaja merendahkan martabat massa. "Idiot itu berdasarkan keterangan saksi ahli ialah orang yang daya pikirnya rendah, di bawah 25," kata jaksa.

Unsur memberatkan dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mengatakan, ialah selama persidangan Ahmad Dhani tak menyesali perbuatannya, saksi korban merasa dirugikan martabatnya dan pernah divonis hukuman dalam kasus penghinaan. Adapun yang meringankan, Dhani bersikap sopan.

Menanggapi tuntutan jaksa Ahmad Dhani minta waktu dua minggu untuk menyusun pleidoi bersama penasihat hukum. Saat ditanya wartawan soal tuntutan 1 tahun 6 bulan, Ahmad Dhani tak banyak bicara. "Lumayan," katanya. Penasihat hukum Ahmad Dhani, Azis Fauzi menilai jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Sebab, katanya, keterangan saksi justru meringankan kliennya. "Misalnya dalam pasal yang ditujukan itu obyek penghinaan harus individu, bukan organisasi seperti pelapor dalam kasus ini," katanya.

TEMPO.CO

Penulis : TEMPO
Editor: TEMPO
Berita Terkait